Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang selalu mengalami pengembangan untuk dapat adaptif dengan perubahan zaman. Pada peridoe tahun 2022 ini, pengembangan SPIP dilakukan dengan mendorong penyelenggaraan SPIP tidak sekedar kewajiban (mandatory) namun sebuah kebutuhan bagi organisasi, antara lain dengan melakukan upaya :

1. Evaluasi Regulasi terkait SPIP;
2. Penilaian Efektivitas Pengendalian Intern  atas Integritas Organisasi;
3. Mendorong pelaksanaan SPIP Tematik & Penilaian Risiko atas sektor/urusan yang berisiko tinggi terhadap pencapaian tujuan KLD atau tujuan program strategis negara;
4. Mendorong Penerapan PIBR;
5. Integrasi SPIP dengan Agenda Reformasi Birokrasi (RB), pelaksanaan FCP, CACM PIBR, MR, SAKIP, Lkj, Opini BPK;
6. Integrasi SIMDA –SAKIP dengan Penilaian Risiko;
7. Mendorong Capaian Level Maturitas sebagai salah satu faktor perhitungan DID;
8. Pengembangan Budaya Organisasi Sadar Risiko.

Terhadap pengembangan SPIP tersebut telah diterbitkan Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk lebih menginterbalisasikan dan mengaktualisasikan peraturan tersebut maka Inspektorat Kabupaten Ciamis menyelenggarakan kegiatan Bimtek pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang diselenggarakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan pada hari Senin – Rabu, tanggal 21 Februari sampai dengan 23 Februari 2022 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Tatang, M.Pd, Inspektur Kabupaten Ciamis Drs. Ika Darmaiswara. Pada acara tersebut turut hadir Bapak Koswara selaku Narasumber BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat beserta Tim. 

Ada beberapa point penting yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut, antara lain :

1. Framework SPIP Integritas;
2. Framework Penyelenggaraan dan Penilaian SPIP Integritas.

Selain menyampaikan point penting tentang framework penyelenggaran SPIP terintegrasi, juga disampaikan adanya implikasi perubahan yang terdiri dari:

1. Perluasan Kompetensi Yang Diperlukan berupa internal control system , EnterpriseRisk Management dan efektivitas pencegahan korupsi;
2. Peningkatan Tanggung Jawab pada Setiap Unit  yaitu perlu ditetapkan Satuan Tugas/PIC di setiap unit untuk melakukan penilaian mandiri dan melakukan evaluasi secara  reguler;
3. Peningkatan Tanggung Jawab pada Inspektorat yaitu dengan membentuk tim penjamin kualitas dan melakukan penjaminan kualitas terhadap peniliaian mandiri yang sudah dilakukan oleh setiap unit eselon I.