Bertempat di offroom Inspektorat Kabupaten Ciamis 

Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses transisi kekuasaan dalam pemerintahan daerah. Berikut adalah latar belakang dari pemeriksaan tersebut:

1. Aspek Hukum dan Konstitusi
Pemeriksaan ini didasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang mengatur masa jabatan kepala daerah. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang masa jabatan dan proses transisi kekuasaan.

2. Menciptakan Keterbukaan dan Akuntabilitas
Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah bertujuan untuk menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Ini memungkinkan untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja kepala daerah selama masa jabatannya.

3. Evaluasi Kinerja
Pemeriksaan ini juga menjadi waktu untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah dalam memenuhi janji kampanye dan melaksanakan program-program pemerintahannya. Ini mencakup evaluasi terhadap keberhasilan dalam mencapai target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Menciptakan Kontinuitas Pemerintahan
Tujuan akhir dari pemeriksaan ini adalah untuk menciptakan kontinuitas pemerintahan yang lancar dan teratur. Ini memastikan bahwa kepala daerah yang baru dapat memulai tugasnya dengan lancar tanpa kendala administratif atau hukum yang berarti.

Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokratisasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik. Ini membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kontinuitas dalam pemerintahan daerah.