Struktur Organisasi

  • Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Ciamis terdiri dari :
    1. Inspektur;
    2. Sekretariat, membawahkan:
      1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
      2. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
      3. Sub Bagian Evaluasi dan
    3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
    4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
    6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
    7. Kelompok Jabatan
  • Tugas Pokok dan Fungsi

Selanjutnya mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Ciamis diatur melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2016, dengan struktur sebagai berikut :

1.Kedudukan Inspektur

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  • pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  • pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  • penyusunan laporan hasil pengawasan;
  • pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

 2. Kedudukan Sekretaris

  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
  • Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan Inspektorat.
  • Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
    2. penyiapan bahan  koordinasi  dan  pengendalian  rencana  dan program kerja pengawasan;
    3. pelaksanaan penghimpunan,  pengelolaan,  penilaian  dan  penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
    4. pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
    5. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;
    6. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, pegawaian dan keuangan;
    7. pelaksanaan pengoordinasian  penyusunan  perencanaan,  evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
    8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan;
    9. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    10. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
    11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

 

B.1  Sub Bagian Perencanaan

  • Sub Bagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  • Sub Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumen dan pengolahan data pengawasan.
  • Sub Bagian Perencanaan dan Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;
  2. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan bidang pengawasan;
  3. penyiapan peraturan perundangan-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
  4. penyusunan rencana  dan  program  pengelolaan  administrasi  keuangan dan perlengkapan;
  5. penyusunan anggaran Inspektorat;
  6. pelaporan kegiatan perencanaan;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

B.2  Sub Bagian Administrasi dan Umum

  • Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  • Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
  • Sub Bagian Administrasi dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan naskah, penataan kearsipan, penyelenggaraan, kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas Inspektur;
    2. pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
    3. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
    4. pelaporan kegiatan di bidang administrasi dan umum;
    5. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    6. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
    7. pelaksanaan fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  pimpinan  terkait  tugas  dan fungsinya.

B.3  Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

  • Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  • Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
  • Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
    1. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
    2. pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
    3. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
    4. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;
    5. penyusunan statistik hasil pengawasan;
    6. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
    7. pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
    8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
    10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

C. Inspektur Pembantu

  • Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
  • Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah, pemerintahan desa serta pengaduan pada instansi/satuan organisasi perangkat Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
  • Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  1. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
  3. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian;
  4. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  5. pengawasan dalam  rangka  percepatan  menuju  good  governance,  clean goverment dan pelayanan publik;
  6. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  7. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  8. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
  9. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
  10. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
  11. pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan;
  12. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  13. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

 D. Kedudukan Kelompok Jabatan Fungsional

  • Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
  • Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Inspektu
  • Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
  • Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
  • Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.