Tantangan dan Peluang Inspektorat

The Institutes of Internal Auditors (IA), mengeluarkan pernyataan terkait peran termutakhir intern audit: “Intern audit adalah sebuah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.” Peran mutakhir intern audit tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern pemerintah {APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

  1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
  3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga peran mutakhir intern audit di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh lnspektorat selaku APIP sekaligus juga merupakan peluang dalam mengembangkan pelayanan lnspektorat .

Dalam rangka menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, lnspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya lnspektorat, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan lnpektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

  1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan lnspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap SOPD di pemerintahan Kabupaten Ciamis;
  1. Pengakuan Bupati atas peran lnspektorat dan dorongan supaya lnspektorat tidak doing business as usual” atau bertahan dalam zona nyaman, lnspektorat harus bisa berinovasi untuk meningkatkan kemampuan dan perannya.;
  2. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus­ kasus berindikasi tindak pidana korupsi;