8 Area Intervensi MCP KPK:
- Perencanaan dan Penganggaran APBD
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Perizinan
- Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Optimalisasi Pajak Daerah
- Manajemen Aset Daerah
- Tata Kelola Keuangan Desa
MCP merupakan aplikasi terintegrasi yang dikembangkan KPK guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah. Tujuan MCP mendorong pemerintah daerah bisa melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
